Perpustakaan Pusat LAN RI

Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja pelaut dengan jumlah yang besar perlu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja pelaut Indonesia. karena dalam pelaksanaan tugasnya tenaga kerja pelaut dihadapkan pada resiko persaingan dengan pelaut asing, mobilitas dan ancaman keamanan terhadap keselamatan pelaut. Untuk melindungi tenaga kerja pelaut Indonesia, yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing maupun Indonesia dalam memberikan kemudahan untuk dapat ijin turun ke darat (landing shore pass) diperlukan suatu bentuk kartu atau dokumen identitas pelaut sesuai dengan standar internasional.
ILO convention 185 concerning revising seafarers identity documents convention, 1958 (konvensi ILO 185 mengenai konvensi perubahan dokumen identitas pelaut, 1958) telah diadopsi dalam konferensi ketenagakerjaan internasional kesembilan puluh satu tanggal 19 juni 2003 di Jenewa, Swiss. Dasar hukum undang-undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, dan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, UU No.24 tahun 2000. Dalam undang-undang ini mengatur tentang 1. ratifikasi konvensi ILO 185; 2. ketentuan penutup.