Perpustakaan Pusat LAN RI

Korupsi

Versi pertama buku ini menciptakan konsep "sisstem integritas nasional" ke dalam lkosa kata para aktivis anti korupsi di seluruh dunia. untuk merumuskan batasan sistem integritas nasional, buku ini menyarankan agar digunakan pendekatan holistik dalam setiap program anti-korupsi. Juga disarankan agar setiap masyarakat, apapun tingkat perkembangannya, dapat membangun sejumlah lembaga tertentu dan praktik-praktik tertentu dan menjadikan keduanya ini bersama-sama sebagai sistem integritas nasional. Beberapa lembaga dan praktik telah dikembangkan ke arah itu dengan penuh kesadaran sebagian besar perlu perbaikan-perbaikan. Untuk itu sistem Audit Integritas saat ini sedang dikembangkan oleh Transparancy International.
Tujuan akhir upaya membangun sistem integritas nasional adalah membuat tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang "berisiko tinggi" dan "membuahkan keuntungan yang kecil". Prioritas diberikan pada upaya memperkecil peluang-peluang untuk melakukan korupsi, tanpa menciptakan pembatasan-pembatasan mubazir yang menyebabkan orang tidak dapat bekerja secara efektif. Upaya menciptakan integritas jangan sampai mengakibatkan pemerintah tidak dapat melaksnakan tugasnya. Bagian pertama buku ini,membahas tantangan-tantangan dan memaparkan konsep sistem integritas nasional yang dapat digunakan sebagai sebuah kerangka untuk membahas berbagai pendekatan guna memahami berbagai isu yang menonjol.Selanjutnya bagian kedua, membahas pilar-pilar kelembagaan sistem integritas nasional, dan menguji pilar-pilar itu dari sisi peranan dan prasyarat yang harus independen dan terbuka hingga memungkinkan pilar-pilar itu menjalankan fungsinya masing-masing dengan efektif. Pilar pilar itu tidak terbatas hanya pada struktur resmi kelembagaan negara, tetapi mencakup pula media-massa, sektor swasta dan masyarakat sipil. Setiap fungsi sistem integritas manapun harus berakar pada pandangan luas yang berangkat dari sikap dan harapan publik. Sistem itu harus mampu menghadapi kegiatan-kegiatan publik secara luas (baik sebagai sumber yang mengutuk praktik korupsi maupun sebagai pemberi suap).
Bagian ketiga, membahas alat-alat peraturan dan praktik dalam yang diperlukan "pilar-pilar kelembagaan". Disini tidak saja dibahas praktik birokrasi dan penegakan hukum,tetapi juga perubahan-perubahan lebih luas yang perlu dihadirkan.Setiap pilar kelembagaan harus memenuhi syarat-syarat penting tertentu dan syarat-syarat ini akan dibahas satu persatu. Bagian keempat menyajikan tinjauan singkat tentang pelajaran yang dapat ditarik dari upaya untuk memerangi korupsi yang sedang dijalankan di seluruh dunia.Dan bagian kelima, berisi kumpulan "praktik terbaik" yang mulai bermunculan. (Tp)