Kerangka pemikiran antinomi dalam tatanan hukum kezalimannya dapat dibagankan sebagai pasangan antara pandangan-pandangan hukum terhadap faham-faham berikut: 1. Spiritualism yang mengedepankan sifat kejiwaan atau batin Pemeriksa pajak bukti permulaan selalu berpasangan dan bertegangan dengan materialism yang berorientasi pandangan nilai kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu nilai batin atau kejiwaan;2. Faham Pemeriksa pajak bukti permulaan yang menganut aliran kolektivisme pada hakekatnya menuntut kebersamaan berperilaku dan bertindak dalam hokum antara Pemeriksa pajak bukti permulaan agar dapat melahirkan satu pendapat hokum yang sama dan tidak mengenal adanya beda pendapat (dissenting opinion), sedangkan aliran tersebut selalu berpasangan dan bertegangan dengan individualism yang mengedepankan pendapat dirinya yang paling benar dengan mengesampingkan pendapat kelompok lainnya;
3. Demikian juga pada faham conservatism berpasangan dan bertegangan dengan ivotatism, dimana pada aliran conservatism yang pada dasarnya mengedepankan faham kebijakan dengan mempertahankan tradisi untuk menciptakan stabilisasi dalam memberikan perlakuan yang sama kepada para wajib pajak, serta menentang disparitas terhadap semua kebijakan, khususnya mengenai Hasil Pemeriksa pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan factual yang terjadi. Sebaliknya faham inovatism mengedepankan perubahan yang radikal yang bersifat progresif atas pembaharuan dalam penyajian Hasil Pemeriksa pajak buktipermulaan yang melandaskan pada perkembangan global terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dijadikan dasar pijak hokum dalam melakukan Pemeriksa pajak permulaan.