Detail Katalog

ID: 16431

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Penanganan Perkara Pidana Di Provinsi Papua Melalui Kebijakan Integratif dan Kolaboratif Penentutan Kejaksaan RI / Yuni Daru Winarsih

Edisi: 1

Pengarang:
Yuni Daru Winarsih

Penerbit:
Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,

Tempat Terbit:
Jakarta :

Tahun Terbit:
2022

Subjek

Hukum Pidana

Deskripsi Fisik:
63 halaman : ilus ; 30 cm

Nomor Panggil:
R 116 PIM I 2022

Control Number:
INLIS000000000015976

BIB ID:
0010-1023000058

Catatan

Kejaksaan RI adalah Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan. Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingann umum dan hak asasi manusia. Sebagaimana undang-undang Kejaksanaan yang baru, Kejaksaan RI mempunyai wewenang dalam menangani perkara pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejakasaan RI, sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 huruf (b) tersebut memberikan dasar hukum bagi Kejaksaan RI untuk melaksanakan wewenang tersebut.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00000018818`	`R 116 PIM I 2022`	Baca di tempat	Perpustakaan LAN Jakarta	Tersedia

Format MARC21 - Total 14 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000015976	1
005	`_`	`_`	20231005090450	2
035	`#`	`#`	$a 0010-1023000058	3
007	`_`	`_`	ta	4
008	`_`	`_`	231005################\|##########\|#\|##	5
084	`#`	`#`	$a R 116 PIM I 2022	6
100	`_`	`#`	$a Yuni Daru Winarsih	7
245	`1`	`#`	$a Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Penanganan Perkara Pidana Di Provinsi Papua Melalui Kebijakan Integratif dan Kolaboratif Penentutan Kejaksaan RI /$c Yuni Daru Winarsih	8
250	`#`	`#`	$a 1	9
260	`#`	`#`	$a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,$c 2022	10
300	`#`	`#`	$a 63 halaman : $b ilus ; $c 30 cm	11
650	`#`	`4`	$a Hukum Pidana	12
520	`#`	`#`	$a Kejaksaan RI adalah Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan. Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingann umum dan hak asasi manusia. Sebagaimana undang-undang Kejaksanaan yang baru, Kejaksaan RI mempunyai wewenang dalam menangani perkara pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejakasaan RI, sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 huruf (b) tersebut memberikan dasar hukum bagi Kejaksaan RI untuk melaksanakan wewenang tersebut.	13
990	`#`	`#`	$a 116	14

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 05 Oct 2023

Pencarian Terkait

Karya Yuni Daru Winarsih Dari Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN, Subjek: Hukum Pidana... Tahun 2022

Perpustakaan Pusat LAN RI