Detail Katalog
ID: 18668Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
Strategi Percepatan Pelaksanaan Bisnis dan Hak Asasi Manusia / Dhahana Putra
Pengarang:
Dhahana Putra
Dhahana Putra
Penerbit:
Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,
Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Jakarta :
Tahun Terbit:
2023
2023
Subjek
Bisnis -- Hak Asasi Manusia
Deskripsi Fisik:
70 halaman ; 30 cm
70 halaman ; 30 cm
Nomor Panggil:
R 057 PIM I 2023
R 057 PIM I 2023
Control Number:
INLIS000000000018202
INLIS000000000018202
BIB ID:
0010-0924000031
0010-0924000031
Catatan
Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia dari PBB yang diadopsi menjadi Resolusi Dewan HAM PBB No.17/4 tahun 2021 menjadi hal yang harus diterapkan dalam aktivitas bisnis negara-negara di dunia agar seluruh aktivitas bisnis yang dilaksanakan tidak melanggar HAM dan mengarah pada pembangunan berkelanjutan. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs). UNGP sendiri didasarkan pada 3 pilar, yaitu kewajiban negara untuk melindungi (stafe duty to protect/DtP), tanggung jawab perusahaan untuk menghormati (corporate responsibility to respect/RtR), dan akses terhadap pemulihan (access to remedy).
Belum optimalnya pelaksanaan bisnis dan HAM, dapat ditandai dengan fakta-fakta sebagai berikut: (a) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan Bisnis dan Hak Asasi Manusia di kalangan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi dan masyarakat; (b) Kebijakan yang ada belum mengatur secara komprehensif tentang tata kerja koordinasi pelaksanaan Bisnis dan HAM; (c) Belum optimalnya instrumen mengenai pelaksanaan Bisnis dan HAM bagi Pelaku Usaha; (d) Akses pemulihan bagi korban dari praktik bisnis masih kurang efektif dalam menjamin pemulihan.
Belum optimalnya pelaksanaan bisnis dan HAM, dapat ditandai dengan fakta-fakta sebagai berikut: (a) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan Bisnis dan Hak Asasi Manusia di kalangan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi dan masyarakat; (b) Kebijakan yang ada belum mengatur secara komprehensif tentang tata kerja koordinasi pelaksanaan Bisnis dan HAM; (c) Belum optimalnya instrumen mengenai pelaksanaan Bisnis dan HAM bagi Pelaku Usaha; (d) Akses pemulihan bagi korban dari praktik bisnis masih kurang efektif dalam menjamin pemulihan.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000020809 |
R 057 PIM I 2023 |
Baca di tempat | Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
Format MARC21 - Total 15 field
Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
---|---|---|---|---|
001 | _ |
_ |
INLIS000000000018202 | 1 |
005 | _ |
_ |
20240909103237 | 2 |
035 | # |
# |
$a 0010-0924000031 | 3 |
007 | _ |
_ |
ta | 4 |
008 | _ |
_ |
240909################|##########|#|## | 5 |
084 | # |
# |
$a R 057 PIM I 2023 | 6 |
100 | _ |
# |
$a Dhahana Putra | 7 |
245 | 1 |
# |
$a Strategi Percepatan Pelaksanaan Bisnis dan Hak Asasi Manusia /$c Dhahana Putra | 8 |
260 | # |
# |
$a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,$c 2023 | 9 |
300 | # |
# |
$a 70 halaman ; $c 30 cm | 10 |
650 | # |
4 |
$a Bisnis | 11 |
650 | # |
4 |
$a Hak Asasi Manusia | 12 |
520 | # |
# |
$a Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia dari PBB yang diadopsi menjadi Resolusi Dewan HAM PBB No.17/4 tahun 2021 menjadi hal yang harus diterapkan dalam aktivitas bisnis negara-negara di dunia agar seluruh aktivitas bisnis yang dilaksanakan tidak melanggar HAM dan mengarah pada pembangunan berkelanjutan. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs). UNGP sendiri didasarkan pada 3 pilar, yaitu kewajiban negara untuk melindungi (stafe duty to protect/DtP), tanggung jawab perusahaan untuk menghormati (corporate responsibility to respect/RtR), dan akses terhadap pemulihan (access to remedy). Belum optimalnya pelaksanaan bisnis dan HAM, dapat ditandai dengan fakta-fakta sebagai berikut: (a) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan Bisnis dan Hak Asasi Manusia di kalangan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi dan masyarakat; (b) Kebijakan yang ada belum mengatur secara komprehensif tentang tata kerja koordinasi pelaksanaan Bisnis dan HAM; (c) Belum optimalnya instrumen mengenai pelaksanaan Bisnis dan HAM bagi Pelaku Usaha; (d) Akses pemulihan bagi korban dari praktik bisnis masih kurang efektif dalam menjamin pemulihan. | 13 |
856 | # |
# |
$a Perpustakaan LAN Pusat | 14 |
990 | # |
# |
$a 24.09.057 | 15 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 08 Sep 2024