Perpustakaan Pusat LAN RI

BMN, Sengketa

Rilis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan sepanjang tahun
2023, ada sekitar 241 kasus konflik agraria terjadi di Indonesia dan kasus ini naik
sebesar 12% bila dibandingkan tahun 2022 yaitu 212 kasus konflik, yang melibatkan
area seluas 638.188 hektar dengan area konflik terbesar adalah pembangunan IKN
yaitu seluas 235.751 hektar. Tingginya angka konflik agraria/sengketa lahan
khususnya di wilayah IKN menyebabkan proses pembangunannya menjadi
terhambat dan memakan waktu yang lebih lama.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional
(BPN) merupakan unsur pemerintahan yang berwenang menangani permasalahan
pertanahan, namun dalam pelaksananaan Kementerian ATR/BPN penanganannya
terbatas pada pendekatan secara administrasi. Disisi lain, sesuai dengan UU Nomor
17 tahun 2011 dalam rangka mengamankan kebijakan negara Badan Intelijen
Negara (BIN) mempunyai tugas melakukan deteksi dini dan peringatan dini dari
berbagai bentuk sifat Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG).
Selain itu, sesuai dengan pasal 6 UU Nomor 17 tahun 2011 intelijen memiliki fungsi
melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka
pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman
yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional,
termasuk didalamnya Pembangunan IKN. Saat ini, kolaborasi antara BIN dengan
Kementerian ATR/BPN termasuk dengan stakeholder terkait dalam penyelesaian
sengketa lahan masih bersifat parsial dan sporadis. Oleh karena itu, dalam inovasi
proper mendorong optimalisasi kolaborasi antar Kementerian/Lembaga untuk
menyelesaikan permasalahan sengketa lahan di IKN.
Output yang dihasilkan dari proyek perubahan adalah terlaksananya
Rapat/Koordinasi antara BIN dengan Kementerian ATR/BPN dan stakeholder terkait
melalui FGD; terlaksananya penandatangan draft Perjanjian Kerjasama (PKS)
antara BIN dengan Kementerian ATR/BPN; terlaksananya pelatihan pengembangan
SDM Kementerian ATR/BPN tentang Peran Fungsi Intelijen dalam menyelesaikan
permasalahan pertanahan dan terlaksananya operasi/pengawasan bersama antara
BIN, ATR/BPN dan stakeholder terkait (Otorita IKN, PUPR dan Pemprov. Kaltim)
dalam penyelesaian sengketa lahan di IKN.

III
Capaian utama yang dihasilkan dalam Proyek Perubahan ini adalah
optimalnya kolaborasi kementerian/lembaga dalam penyelesaian sengketa lahan di
IKN. Melalui Proyek Perubahan ini sangat bermanfaat bagi BIN dalam mendukung
tercapainya pembangunan IKN sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan serta
terbangunnya sinergitas dengan seluruh stakeholder terkait guna mewujudkan
Ibukota Negara Nusantara yang inklusif dan berkelanjutan.