Perpustakaan Pusat LAN RI

Tenaga Kerja

Proyek Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kondisi yang terjadi di lapangan berupa
banyaknya temuan terkait barang kiriman PMI yang disita/ditahan/terkendala di berbagai pelabuhan
dikarenakan terkena Pelarangan dan Pembatasan (LARTAS) sesuai Peraturan Menteri
Perdagangan tentang importasi barang kiriman. Hingga Tahun 2022, banyak barang kiriman PMI
tersebut ditahan karena kebanyakan jenis barangnya kategori bukan baru yang dilarang untuk
diimpor/dikirim ke Indonesia lewat Permendag Nomor 25 Tahun 2022 (Pelarangan). Kemudian pada
bulan Desember 2023, keluarlah Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan
Ketentuan Impor yang merevisi Permendag sebelumnya yang isinya mengatur tentang barang
kiriman dan barang bawaan PMI (Obyek Barang), dengan memperbolehkan pengiriman barang
kategori bukan baru, namun dibatasi dengan jumlah dan jenis tertentu (Pembatasan). Namun dalam
proses implementasinya, banyak ditemui kendala di lapangan terutama oleh pihak petugas bea
cukai sebagai pelaksana kebijakan, dikarenakan barang-barang yang sudah dikirim dan masuk area
kepabeanan tersebut sebelum diterbitkan izin pengeluaran, perlu diperiksa jenis dan jumlahnya
terlebih dahulu.
Pada bulan Desember 2023 juga telah terbit PMK Nomor 141 Tahun 2023 tentang ketentuan
barang impor PMI yang memberikan Pembebasan Bea Masuk Barang Kiriman PMI dengan nilai
tertentu. Sesuai dengan ketentuan tersebut, mereka yang mendapatkan pembebasan bea masuk,
pengirimnya (PMI)/Subyek Barang, harus terdata di BP2MI (yang prosedural) dan atau terdata di
Lembaga lain (Kementerian Luar Negeri) untuk PMI yang nonprosedural. Oleh sebab itu sebelum
mendapatkan relaksasi pembebasan bea masuk, perlu dicocokkan dulu Subyek Barang-nya apakah
PMI atau bukan, sehingga banyak membutuhkan waktu dan tenaga tambahan, akibatnya banyak
barang kiriman yang terlambat sampai ke pihak tujuan pengiriman di tanah air. Sementara

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | Melindungi PMI dari Ujung Rambut sampai Ujung Kaki ix
kenyataannya, banyak PMI di Luar negeri yang belum terdata, karena berbagai hal yang
melatarbelakanginya, sehingga mereka berpotensi besar tidak mendapatkan fasilitas pembebasan
bea masuk tersebut, padahal mereka telah ikut berkontribusi besar dengan pengiriman remitansi ke
Indonesia yang dikenal sebagai pahlawan devisa. Oleh sebab itu, penting sekali meningkatkan
akselerasi Asas Kemanfaatan dari Kebijakan Relaksasi Bea Masuk Barang Kiriman dan Barang
Bawaan Penumpang Pekerja Migran Indonesia agar kebijakan yang berlaku dapat menimbulkan
kemanfaatan optimal bagi para Pekerja Migran Indonesia. BP2MI tidak dapat sendirian dan harus
bekerjasama dengan instansi dan Stakeholders terkait untuk Optimalisasi Kemanfaatan bagi PMI
terkait kebijakan barang kiriman tersebut. Sebagai Lembaga Pemerintah yang diberikan
kewenangan dalam proses Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI dapat
mendorong terbitnya kebijakan dan aturan tentang pelayanan kepada PMI agar lebih baik lagi serta
agar azas kemanfaatan yang diterima PMI semakin meningkat dan optimal. Oleh sebab itu perlu
dilakukan upaya akselerasi proses peningkatan kemanfaatan bagi para PMI agar kebijakan tersebut
dapat dirasakan optimal kemanfaatannya.