Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
disingkat Bareskrim Polri merupakan satuan kerja di lingkungan Markas
Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang memiliki
tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana, baik Tindak Pidana Umum (Tipidum), Tindak Pidana Ekonomi
Khusus (Tipideksus), Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), Tindak Pidana
Narkoba (Tipidnarkoba), Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) dan Tindak Pidana
Siber (Tipidsiber) sebagaimana tertuang dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2017
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat
Mabes Polri. Bareskrim Polri dalam pelaksanaan tugasnya juga didukung oleh unsur- unsur lain yaitu Biro Pembinaan Operasional (Robinops), Biro Perencanaan
dan Administrasi (Rorenmin), Biro Pengawasan Penyidikan (Rowassidik)
serta Biro Koordinasi Dan Pengawasan Penyidik Pengawai Negeri Sipil
(Rokorwas PPNS). Juga dibantu oleh unsur-unsur lainnya yaitu Pusat
Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), Pusat Identifikasi Forensik (Pusinafis)
serta Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor). Sedangkan pelaksanaan tugas khusus berkaitan dengan pertukaran data
diberikan tanggung jawab kepada Pusiknas (Pusat Informasi Kriminal
Nasional) yang tugasnya meliputi Pelayanan Informasi Kriminal (Yaninfokrim), Pengembangan Sistem (Bangsis), Kerja Sama (Kerma) dan Pusat Data dan
Analisis Kejahatan Transnasional (PDAKT). Salah satu program kegiatan Polri saat ini adalah melaksanakan
kolaborasi dengan menjalin kerja sama terkait pertukaran data kriminal dan
transaksi keuangan dalam rangka mendukung proses penyidikan tindak
pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Guna mewujudkan
kegiatan tersebut, Polri yang dalam hal ini diwakili oleh Pusiknas Bareskrim
Polri melaksanakan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK). Adapun tujuannya adalah mendapatkan
informasi data kriminal dan transaksi keuangan yang valid dalam penanganan
tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk dijadikan barang bukti dim
persidangan, serta memberikan data balikan terkait informasi data yang telah
disetujui untuk jadi barang bukti di persidangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan sebuah kebijakan atau
regulasi sebagai dasar acuan. Selain ketersediaan regulasi, kebutuhan akan
sebuah sistem informasi menjadi hal yang pokok di era teknologi saat ini, sehingga diharapkan sistem informasi tersebut dapat mendukung sinergi
tugas antara Polri (Pusiknas Bareskrim Polri) dan PPATK.

Manfaat internal yang akan diperoleh dengan adanya Perjanjian Kerja
Sama (PKS) antara Polri (Pusiknas Bareskrim Polri) dan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
a. Data terkait transaksi keuangan yang dibutuhkan oleh penyidik Polri
menjadi valid dan dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan. b. Sangat membantu penyidik dalam mempercepat proses penyidikannya. c. Meningkatnya peran Pusiknas Bareskrim Polri dalam mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kriminal nasional, khususnya dalam
penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU). d. Manajemen pertukaran data kriminal dan transaksi keuangan juga dapat
dimanfaatkan oleh satuan kewilayahan (Polda, Polres, Polsek). Sedangkan manfaat eksternal terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara
Polri (Pusiknas Bareskrim Polri) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) adalah:
a. Menjadi acuan dalam membuat regulasi dengan stakeholders lainnya, khususnya dalam melaksanakan pertukaran informasi data ataupun
informasi lainnya. b. Memberikan respon positif dalam rangka penyusunan suatu kebijakan
dalam membangun kolaborasi antar instansi/lembaga di Indonesia.